Pemerintah Akan Menyelesaikan Permasalahan Tenaga Honorer K 1 dan K2 dengan Tuntas

Jakarta-Humas BKN, Pemerintah akan menyelesaikan permasalahan tenaga honorer dengan tuntas. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah akan segera membuat Peraturan Pemerintah (PP) yang baru tentang tenaga honorer. Demikian informasi yang diberikan Kepala Bagian Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat saat melakukan Audiensi dengan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya di Ruang Data lantai 2 gedung I BKN Pusat Jakarta, Rabu (23/2).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Subdit (Kasubdit) Direktorat Pengendalian Kepegawaian (Dalpeg ) IA BKN Paulus Dwi Laksono menjelaskan bahwa di dalam PP yang baru tentang tenaga honorer akan dijelaskan semua hal yang berkaitan dengan tenaga honorer kategori I yang dibiayai APBN/APBD dan tenaga honorer kategori II yang biayanya non APBN/APBD. Selain itu, perlu dipahami bahwa tenaga honorer yang dinyatakan memenuhi kriteria (MK) tidak otomatis diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini karena mereka yang dinyatakan MK masih harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 98 tahun 2000 juncto PP Nomor 11 tahun 2002 tentang Pengadaan PNS.

Baca lebih lanjut

Iklan

Konsolidasi Intern Persiapan Sosialiasi Pendataan Tenaga Honorer 2010

Konsolidasi Intern Persiapan Sosialiasi Pendataan Tenaga Honorer 2010

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Menteri PAN&RB No. 05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, Badan Kepegawaian Negara mengadakan rapat persiapan pendataan tenaga honorer di Hotel Jayakarta Bandung, (19-21/7). Rapat yang diikuti oleh para pejabat eselon II dan seluruh Kepala Kantor Regional BKN ini membahas berbagai langkah yang akan dilaksanakan dalam proses sosialisasi SE tersebut untuk disampaikan pada sosialisasi pada masing-masing wilayah kerja. Rapat juga mengundang beberapa pejabat dari instansi terkait proses pendataan tenaga honorer seperti Kementerian PAN&RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sekretariat Negara.

Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno (kanan) saat memberikan sambutan pada Rapat Persiapan Pendataan Tenaga Honorer didampingi Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian BKN Bambang Chrisnadi

pelaksanaan sosialisasi pendataan 2010 oleh BKN


Dalam sambutannya, Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno meminta untuk melaksanakan sosialisasi SE dengan baik sehingga semua pihak dapat mendapatkan pemahaman yang sama. “Kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah haruslah dapat dilaksanakan dengan baik. Dan untuk pelaksanaan yang baik, perlu ada sosialisasi dengan pihak-pihak yang terkait, sehingga hal yang esensial dapat dipahami dengan utuh,” Jelas Eko Sutrisno.
Baca lebih lanjut

Edaran MenPAN Pendataan Tenaga Honorer APBD/ APBN dan Non Tahun 2010-2011

assalamu’alaikum wr.wb.
kabar gembiran tentunya bagi para tenaga honorer khususnya di Instansi pemerintah, karena apa ?
pada bulan Juni kemarin MenPAN telah mengeluarkan edaran yang isinya adalah pendataan dan verifikasi tenaga honorer lingkup instansi pemerintah termasuk GTT, PTT, Tenaga Teknis, Penyuluh dll.
sehingga diharapkan para honorer yang mempunyai masa kerja (TMT) 6 tahunan atau terakhir 31 Desember 2004, akan segera di data dan disyahkan oleh BKN Pusat Jakarta, yang rencananya akan mulai diangkat menjadi CPNS mulai tahun 2010.
pada surat edaran tersebut ada dua klasifikasi tenaga honorer yaitu :
1. Tenaga Honorer yang dibiayai APBD/ APBN
2. Tenaga Honorer yang tidak dibiayai APBD/ APBN
dan rencananya akan diadakan pendataan pada bulan Agustus, dimana pada 31 Agustus 2010 diharapkan semua data sudah masuk ke BKN di Jakarta.
semoga tulisan ini dapat bermanfaat sebagai informasi yang Anda ingin ketahui, terakhir semoga Allah mendengar dan mengabulkan harapan para Tenaga Honorer, Amin.
Wassalam.

berikut Surat Edaran dari MENPAN tertanggal Juni 2010. Baca lebih lanjut

Tenaga Honorer Non APBD/APBN (TMT sebelum : 1 Jan 2005)diangkat CPNS tanpa Test

Pakaian Dinas

Tenaga Honorer

Anggota Komisi X, DPR RI, Dr Rohmani mengatakan DPR RI sepakat dan menyetujui guru honorer yang bertugas di sekolah negeri tidak dibiayai APBN dan APBD dan diangkat oleh kepala sekolah dengan SK hanya kepala sekolah diangkat menjadi CPNS tanpa test. “DPR sepakat, tenaga honorer yang tidak memenuhi PP 4843 tidak dibiayai APBN dan APBD. Diangkat oleh kepala sekolah dan SK hanya kepala sekolah dan bertugas di sekolah negeri diangkat tanpa test.Tercatat mulai bertugas sebelum 1 Januari 2005 sebagai honorer. Baca lebih lanjut